TAIWAN MINTA POTONGAN TARIF 15% DALAM KESEPAKATAN PERDAGANGAN AS

33451628

IQPlus, (1/12) - Taiwan menargetkan pemotongan tarif ekspornya ke Amerika Serikat dari 20% menjadi 15%, meskipun bantuan pelatihan pekerja AS tidak termasuk dalam "syarat" yang dibahas dalam perundingan dagang mereka, ungkap pejabat senior Taiwan pada hari Senin.

Sebagai produsen semikonduktor utama, Taiwan telah berulang kali menyatakan bahwa tawarannya kepada Amerika Serikat dalam perundingan tersebut merupakan "model Taiwan", untuk membantu mereplikasi keberhasilan pulau tersebut dalam membangun klaster teknologi di sekitar taman sains khusus.

Menanggapi pertanyaan di parlemen, negosiator perdagangan utama Taiwan, Jenni Yang, mengatakan targetnya adalah menurunkan tarif menjadi 15%.

Pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang menegosiasikan kesepakatan yang dapat mengikat Taiwan pada investasi baru dan pelatihan pekerja AS di bidang pembuatan cip dan industri maju lainnya, meskipun sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan detailnya mungkin berubah sebelum kesepakatan tersebut difinalisasi.

TSMC produsen chip kontrak terbesar di dunia, menginvestasikan $165 miliar di Amerika Serikat untuk membangun pabrik di Arizona.

Ekspor semikonduktor Taiwan tidak dikenakan tarif AS sebesar 20%.

Pada bulan Agustus, Trump mengatakan impor semikonduktor Amerika Serikat akan dikenakan tarif sekitar 100%, tetapi mengecualikan perusahaan yang memproduksi di Amerika Serikat, atau perusahaan yang telah berkomitmen untuk mengenakan tarif.

Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk TSMC, meskipun pejabat AS secara pribadi mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan segera mengenakan tarif, Reuters melaporkan bulan lalu.

Jika TSMC membutuhkan bantuan pemerintah dalam melatih pekerjanya, hal itu bisa didiskusikan, ujar Menteri Ekonomi Taiwan Kung Ming-hsin, seraya menambahkan, "Ini bukan salah satu syarat negosiasi," dalam perundingan AS.

Baik Kung maupun Yang tidak memberikan kerangka waktu pasti untuk mencapai kesepakatan, meskipun Yang mengatakan pemerintah akan berupaya menyelesaikannya sebelum akhir tahun ini. (end/Reuters)