NILAI TUKAR PETANI NASIONAL (NTP) MENURUN 0,09 PERSEN PADA APRIL 2026

12342207

IQPlus, (04/5) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada April 2026 tercatat sebesar 125,24 atau turun 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan terhadap tingkat kesejahteraan petani akibat kenaikan biaya yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pendapatan.

Penurunan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya naik 0,16 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang meningkat sebesar 0,24 persen. Kondisi tersebut menunjukkan beban pengeluaran petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi, tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan hasil pertanian.

Selain itu, BPS mencatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) nasional pada April 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok transportasi, yang turut menambah tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga petani.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) nasional juga mengalami penurunan. Pada April 2026, NTUP tercatat sebesar 130,30 atau turun 0,47 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya kemampuan usaha pertanian dalam menutupi biaya produksi dan penambahan barang modal.

Di sisi lain, harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan. Rata-rata harga beras kualitas premium tercatat sebesar Rp14.585 per kilogram atau naik 0,78 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara harga beras kualitas medium naik 0,27 persen menjadi Rp13.298 per kilogram.

Kenaikan harga beras ini menunjukkan adanya tekanan harga pada komoditas pangan strategis, meskipun belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani secara umum.

BPS menilai dinamika NTP dan NTUP perlu terus dipantau sebagai indikator penting kondisi ekonomi sektor pertanian nasional, terutama dalam menjaga daya beli petani di tengah kenaikan biaya hidup dan operasional usaha tani.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan stabilisasi harga, efisiensi distribusi, serta dukungan terhadap biaya produksi agar kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah fluktuasi ekonomi domestik maupun global. (end)