KAS TIDAK MEMUNGKINKAN, POS INDONESIA TUNDA PEMBAYARAN IMBAL JASA SUKUK RP24,1 MILIAR

19328091

IQPlus, (13/7) - PT Pos Indonesia (Persero) secara resmi menyampaikan laporan keterbukaan informasi mengenai penundaan pembayaran imbal jasa Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C ke-6 (enam).

Total kewajiban yang belum dapat dipenuhi oleh badan usaha milik negara (BUMN) logistik ini mencapai Rp24.118.750.000 (dua puluh empat miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Informasi tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 10 Juli 2026.

Surat penyampaian fakta material ini ditandatangani oleh Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Prasabri Pesti. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dana imbal jasa tersebut seharusnya efektif tersedia di rekening KSEI pada tanggal 7 Juli 2026 sebelum pukul 14.00 WIB. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pihak perseroan menyatakan tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut.

Manajemen PT Pos Indonesia mengungkapkan bahwa kendala likuiditas menjadi penyebab utama di balik penundaan ini. "Adapun penyebab PT Pos Indonesia (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran imbal jasa sukuk tersebut adalah karena kondisi kas Perusahaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran," demikian petikan penjelasan tertulis perseroan dalam lampiran surat terbuka tersebut.

Sebagai tindak lanjut, PT Pos Indonesia telah mengirimkan surat permohonan penundaan pembayaran bunga ke-6 kepada KSEI dengan nomor 63225/KU.00/VII/2026 pada tanggal 7 Juli 2026. Merespons permohonan tersebut, KSEI menerbitkan surat bernomor KSEI-4824/DIR/0726 yang menyatakan penundaan bagi hasil ke-6 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C (kode efek: SIPOST01ACN1, SIPOST01BCN1, SIPOST01CCN1). Langkah penundaan bagi hasil ini sedianya diimplementasikan oleh KSEI pada tanggal 8 Juli 2026. (end)