BAPPENAS: E-GOVERMENT POTENSIAL HEMAT BELANJA APBN HINGGA 30 PERSEN

1757305796726243

IQPlus, (8/9) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penerapan e-government terintegrasi berpotensi menghemat hingga 30 persen belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Dengan digitalisasi, pemerintah dapat bekerja lebih tepat, efisien, dan transparan. Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen merencanakan strategi digitalisasi ini untuk kepentingan nasional. Karena itu, kita perlu fondasi data yang kuat serta strategi nasional yang jelas agar transformasi digital berjalan terarah," kata Rachmat Pambudy, dalam rapat pleno perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

Komite Percepatan Transformasi Digital bertugas menyatukan arah kebijakan dan implementasi digitalisasi pemerintahan.

Fokus utama dari komite ini meliputi pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari Digital ID, Government Cloud, Data Exchange, dan Super-App. Komite juga berperan dalam menjamin keamanan serta kedaulatan digital, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mengawal pencapaian target Indonesia Digital Government 2045.

Agenda ini dinilai menjadi langkah awal percepatan transformasi digital yang telah menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Bappenas telah menyiapkan lima rekomendasi percepatan transformasi digital nasional. Mulai dari pembangunan hardware yang andal sebagai basis transformasi, pengembangan software termasuk super-apps lintas layanan, lalu penguatan brainware melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya adalah pengamanan dengan sistem pertahanan siber dari pusat hingga desa, serta kemandirian digital agar kapasitas merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai negara besar, kata Rachmat, pemerintah harus memastikan kemandirian digital dibangun dari pusat hingga daerah. Transformasi digital dianggap bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kedaulatan dan pemerataan pembangunan. (end/ant)