BAPPENAS : DIGITALISASI PEMERINTAH PENENTU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

04041108

IQPlus, (10/2) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan digitalisasi pemerintahan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia.

"Digitalisasi pemerintahan, khususnya pembenahan dan integrasi data nasional, merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pembangunan," katanya dalam Forum Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Kepala Bappenas menerangkan bahwa Indonesia pernah dihargai sebagai salah satu model pembangunan di Asia karena dapat membenahi data dengan baik.

Sejak 1 April 1969, Indonesia telah melakukan pengumpulan data kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat.

Kemudian, pemerintah menggunakan data tersebut untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat. Mulai dari pangan hingga layanan dasar lainnya, yang dipenuhi melalui pembangunan SD Inpres, Pasar Inpres, dan berbagai infrastruktur sosial.

Saat ini, lanjut dia, prinsip yang sama diterapkan kembali melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang menegaskan integrasi data lintas sektor sebagai prasyarat mutlak bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nan efektif.

Menteri PPN menyampaikan bahwa SDI bukan sekadar platform teknis, melainkan alat konsolidasi kebijakan yang memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja dengan satu referensi data yang sama.

"Dengan layanan katalog data nasional di Satu Data Indonesia, seluruh subscriber akan selalu ter-update dengan setiap perubahan, karena di dalamnya sudah terdapat metadata, kode referensi, dan data induk yang terus diperbarui," ujar Kepala Bappenas.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut mendukung pernyataan tersebut.

Menurut Luhut, digitalisasi berbasis data akan mempersempit ruang kebohongan dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Wamen Ribka menekankan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung transformasi digital nasional.

"Keberhasilan program piloting digitalisasi bantuan sosial ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan akurasi data penerima manfaat hingga tingkat paling bawah," ungkap Ribka. (end/ant)