RUPIAH TEMBUS RP17.300, PEMERINTAH DIMINTA JAGA KREDIBILITAS FISKAL

12333267

IQPlus, (04/5) - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.300 per dolar AS per 2 Mei 2026 serta tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir dinilai perlu segera direspons pemerintah melalui langkah fiskal yang tegas dan terukur.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menegaskan pemerintah harus segera mengirimkan sinyal politik yang kuat, jelas, dan kredibel kepada pasar terkait komitmen menjaga disiplin fiskal nasional. Menurutnya, pasar membutuhkan kepastian bahwa Indonesia tetap berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menjaga independensi otoritas moneter.

"Pasar harus dapat membaca komitmen kuat dan jelas dari pemerintah. Dengan begitu, investor tidak ragu dalam mengambil keputusan," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5).

Ia menilai sinyal politik yang berbasis data dan langkah konkret tersebut menjadi fondasi penting dalam memulihkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global, di tengah meningkatnya tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Selain mempertegas komitmen fiskal, Mulyanto juga mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program belanja negara. Program sosial maupun proyek yang dinilai tidak efektif dan efisien perlu ditata ulang atau bahkan ditunda, disertai angka penghematan yang jelas agar pasar melihat keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

Menurutnya, pelemahan rupiah, koreksi tajam pasar saham, meningkatnya beban pembayaran utang, hingga tekanan terhadap persepsi investasi global menunjukkan bahwa pasar tengah mengevaluasi arah kebijakan ekonomi Indonesia secara serius.

"Ini bukan sekadar dampak faktor eksternal atau geopolitik global, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran terhadap disiplin fiskal domestik dan kualitas tata kelola ekonomi nasional," tegasnya.

Mulyanto juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di sektor keuangan. Ia meminta otoritas terkait memastikan transparansi pasar, menertibkan praktik yang merusak integritas pasar modal, serta memperkuat perlindungan investor.

Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengembalikan kepercayaan lembaga pemeringkat global maupun indeks saham internasional terhadap kredibilitas pasar keuangan Indonesia.

Mulyanto menegaskan stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.

"Dengan langkah politik yang tegas, terukur, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk keluar dari tekanan ekonomi ini dan kembali ke jalur pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan," pungkasnya. (end)