RI TARGETKAN TINJAUAN TEKNIS AKSESI OECD RAMPUNG DALAM 3-4 TAHUN

15538920

IQPlus, (5/6) - Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering) ini, Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) di Paris, Prancis.

"Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,"ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Airlangga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, yang mana sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD.

Menko Airlangga juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan polusi lintas batas.

Guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di tingkat publik dan dunia usaha, Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah.

Hubungan strategis diperkuat bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) selaku representasi dari Business at OECD (BIAC), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan terima kasih atas dukungan tenis dan finansial dari 7 negara mitra yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss.

Lebih lanjut, kerja sama penguatan kapasitas kelembagaan juga diwujudkan melalui program magang staf Kemenko Perekonomian di Sekretariat OECD yang saat ini memasuki gelombang kedua dan akan berlanjut ke gelombang ketiga. Langkah ini juga diperkuat dengan rencana penguatan jejaring bersama diaspora Indonesia yang saat ini berkarir di lingkungan OECD.

Selain membahas agenda aksesi, pertemuan bilateral itu turut mendiskusikan respons global terhadap eskalasi konflik internasional yang berdampak pada stabilitas harga minyak dunia dan inflasi.

Airlangga mendorong optimalisasi peran International Energy Agency (IEA) sebagai badan afiliasi OECD untuk mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis demi meredam gejolak harga komoditas global. (end/ant)