PURBAYA JAMIN DEFISIT DI BAWAH 3 PERSEN MESKI PENERIMAAN "SHORTFALL"

34926878

IQPlus, (16/12) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 tetap di bawah 3 persen meski penerimaan negara bakal berada di bawah target (shortfall).

"Kami kendalikan di bawah 3 persen, jadi kami nggak akan melanggar undang-undang," kata Purbaya saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Penerimaan negara mulanya ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun, yang kemudian proyeksinya diturunkan menjadi Rp2.865,5 triliun atau 95,4 persen dari target awal.

Proyeksi defisit pun dikoreksi dari semula 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,78 persen PDB.

Catatan realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari target proyeksi. Sedangkan defisit dilaporkan pada level 2,02 persen PDB.

Purbaya belum bisa memastikan besaran shortfall penerimaan negara tahun anggaran 2025 lantaran angkanya masih terus bergerak.

Akan tetapi, ia menjamin pihaknya telah menjalankan berbagai strategi untuk mengendalikan kinerja penerimaan negara, sehingga potensi shortfall tidak mengintervensi proyeksi defisit secara signifikan.

"Kan ada usaha-usaha untuk dua bulan terakhir ya. Jadi, (shortfall) melebar, tapi nggak melebar parah. Angkanya masih gerak. Yang jelas, tahun depan akan berubah. Saya akan lihat betul pajak seperti apa, saya akan hands on," ujarnya.

Di sisi lain, pengembalian anggaran tak terserap dari kementerian/lembaga (K/L) juga bisa menjaga agar defisit tetap dalam level terkendali. Bendahara negara belum menghitung potensi pengembalian, namun, kata dia, tren historis belanja K/L tak pernah mencapai 100 persen.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Belum kami rekapitulasi. Tapi begini, setiap tahun (belanja K/L) nggak pernah ada yang 100 persen terserap. Kami asumsikan awal 99 persen terserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi," ujar Menkeu pula. (end/ant)