PEMERINTAH PERCEPAT PENYELESAIAN HAMBATAN USAHA UNTUK DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

28639140

IQPlus, (14/10) - Percepatan penanganan hambatan usaha menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Penguatan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga diperlukan agar berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dan industri dapat segera ditindaklanjuti, sehingga mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, koordinasi kebijakan ekonomi perlu diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan berbagai agenda berjalan efektif dan persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan.

"Tugas saya memang membantu Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam wawancara pada program Top Economy Metro TV dengan topik "Wamenko Perekonomian RI Bicara", di Jakarta, Selasa (13/10).

Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat tindak lanjut atas sejumlah agenda dan persoalan di bidang perekonomian. Menurutnya, percepatan diperlukan agar berbagai kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dukungan terhadap aktivitas usaha di dalam negeri.

Dalam wawancara tersebut, Wamenko Dradjad juga menyoroti pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam memahami kondisi ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibahas dalam pertemuan dengan instansi terkait, beliau menilai daya beli masyarakat tidak menunjukkan pelemahan secara menyeluruh, melainkan terdapat pergeseran pola konsumsi ke sejumlah sektor, seperti pariwisata, perhotelan, makanan dan minuman, serta layanan daring.

Potensi pertumbuhan juga dapat diperkuat melalui inovasi di tingkat daerah. Wamenko Dradjad mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mendorong pengolahan gabah di daerah sendiri. Langkah tersebut dapat menciptakan nilai tambah melalui aktivitas pengolahan yang sebelumnya dilakukan di daerah lain, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi setempat.

Selain mendorong aktivitas ekonomi, koordinasi antarKementerian dan Lembaga juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang memengaruhi ketahanan pangan dan energi. Dalam sektor pangan, Wamenko Dradjad menyampaikan bahwa stok beras berdasarkan laporan yang diterima relatif aman. Meski demikian, risiko kemarau panjang tetap perlu diperhitungkan melalui mitigasi dan koordinasi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Pada sektor energi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi perhatian, termasuk kebutuhan mempercepat pembangunan jaringan listrik antardaerah. Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa meskipun ketersediaan listrik secara agregat mencukupi, keterbatasan interkoneksi dapat menyebabkan pasokan belum optimal di wilayah tertentu. Sementara itu, evaluasi kebijakan subsidi energi diperlukan untuk memastikan dukungan diberikan secara tepat sasaran dan pengelolaan energi berjalan lebih efisien.

Dari sisi fiskal, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja menjadi bagian dari upaya menjaga ruang anggaran bagi program prioritas. Wamenko Dradjad menjelaskan bahwa terdapat sejumlah ruang yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk menggali potensi penerimaan yang belum tergarap dan menyisir belanja yang masih dapat diefisienkan. Langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya mendukung investasi serta pembangunan daerah.

Dalam pembahasan mengenai investasi, Wamenko Dradjad turut menyoroti peran Danantara dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi melalui pendekatan korporasi. Beliau menjelaskan bahwa investasi Danantara diharapkan berkontribusi terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB), salah satu komponen dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB). Pencatatan kontribusi investasi badan usaha milik negara terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan disempurnakan agar dampaknya dapat dipantau secara lebih baik.

Wamenko Dradjad mengingatkan pelaku usaha agar mempertimbangkan data dan kondisi aktual dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, terdapat sumber-sumber pertumbuhan yang masih berjalan dan perlu dicermati untuk melihat peluang ekonomi secara lebih menyeluruh.

"It's your money, it's your decision. Tapi please do check the data. Karena kalau Anda lihat data, ternyata ada sumber-sumber pertumbuhan yang memang berjalan," ungkap Wamenko Dradjad.

Sejalan dengan upaya memperkuat aktivitas usaha, kanal debottlenecking menjadi salah satu sarana bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang menghambat kegiatan industri dan investasi. Wamenko Dradjad mengajak pelaku usaha memanfaatkan kanal tersebut agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaiannya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Jadi, masalah-masalah yang menghambat industri, yang menghambat pelaku-pelaku usaha, silakan sampaikan ke Kemenko Perekonomian. Kita akan ngebut untuk selesaikan. Jadi, debottlenecking insyaallah akan bisa mendorong pertumbuhan," pungkas Wamenko Dradjad.

Melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan data, dan percepatan penanganan hambatan usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Partisipasi pelaku usaha dalam menyampaikan kendala di lapangan diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan dan mengoptimalkan potensi ekonomi di berbagai daerah.

Turut hadir mendampingi Wamenko Dradjad dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, serta Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Bambang Wijanarko. (end)