MISI DAGANG JATIM-JABAR CATAT KOMITMEN TRANSAKSI RP7,9 TRILIUN
Share via
Kategori
Ekonomi Bisnis
Terbit Pada
17 November 2026
32051354
IQPlus, (17/11) - Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar) mencatatkan komitmen transaksi perdagangan sebesar Rp7,9 triliun guna memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi antardaerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan tersebut merupakan misi dagang ke-11 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2026.
"Hingga pukul 11.30 WIB, komitmen transaksi yang tercatat mencapai Rp7,9 triliun. Ini menunjukkan besarnya potensi kekuatan ekonomi antara Jawa Barat dan Jawa Timur," kata Khofifah di Bandung, Selasa.
Menurut Khofifah, salah satu potensi Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan Jawa Timur adalah sektor pertanian, terutama melalui pengaturan pola panen agar pasokan komoditas tidak berlimpah pada waktu bersamaan.
"Untuk komoditas sayuran, pola seperti ini sebenarnya sudah bisa dilakukan di Jawa Barat. Di Jawa Timur, misalnya, komoditas durian sudah bisa dikembangkan agar tersedia sepanjang tahun, tidak hanya bergantung pada musim tertentu karena panen dapat berlangsung secara bergantian di berbagai wilayah," ujarnya.
Ia mengatakan Pemerintah Jawa Timur ingin mengoptimalkan peluang tersebut karena kebutuhan pasar Jepang dinilai masih besar karena selama ini, Jepang juga memperoleh pasokan komoditas pertanian dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Ia berharap sinergi kedua provinsi tidak hanya terjalin di sektor ekonomi, tetapi juga mencakup bidang kebudayaan dan pendidikan sebagai bagian dari upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan transaksi perdagangan, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi kerakyatan dan kerja sama kebudayaan.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur beserta rombongan. Hari ini kita telah merajut transaksi ekonomi yang memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan," katanya. (end/ant)
Riset Terkait
Berita Terkait
