BCA Sekuritas
langid
Berita Harian

RI BERPELUANG JADI PEMAIN UTAMA DI SEKTOR PEMBAYARAN LEWAT ASEAN DEFA

Kategori

Ekonomi Bisnis

Terbit Pada

17 November 2026

32049500

IQPlus, (17/11) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dalam sektor pembayaran digital di kawasan melalui implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Dengan adanya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diikuti besarnya jumlah penduduk serta penetrasi internet yang terus meningkat, menjadi kekuatan Indonesia dalam ekosistem digital kawasan.

"Dengan penduduk nomor 4 di dunia, penetrasi internet, saya rasa ekonomi digital Indonesia memang berpotensi naik secara signifikan. Sektor yang bisa jadi pendorong adalah sektor pembayaran. Indonesia dengan QRIS-nya bisa jadi pemain utama pembayaran di ASEAN," kata Nailul kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Perkembangan ekonomi digital Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital ASEAN seiring terbukanya peluang integrasi pasar melalui DEFA.

Meski demikian, Nailul mengingatkan bahwa besarnya potensi pasar domestik perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas industri digital nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk dan layanan digital dari negara lain.

Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan kecerdasan artifisial (AI), mengingat kemampuan Indonesia dalam pengembangan teknologi ini dinilai masih tertinggal.

Selain itu, Nailul menyoroti ketimpangan infrastruktur digital dan regulasi antarnegara ASEAN yang berpotensi memengaruhi pemerataan manfaat implementasi DEFA.

Pasalnya, masih ada wilayah di Indonesia yang belum terjangkau akses internet secara memadai. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar integrasi ekonomi digital juga bisa membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

"Masih banyak negara di ASEAN yang masih ketinggalan secara infrastruktur digital. Termasuk Indonesia, di mana masih banyak terapat blind spot internet. Akibatnya, ketimpangan pemberdayaan internet juga jauh tertinggal," kata dia.

Salah satu yang disorot dalam ASEAN DEFA yakni soal data.

Nailul menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan lokalisasi data guna memastikan aktivitas ekonomi digital yang memanfaatkan data masyarakat Indonesia turut memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik.

Dengan demikian, perusahaan digital yang memanfaatkan pasar Indonesia diharapkan tak hanya menjadikan negara ini sebagai basis konsumen, tetapi juga mengembangkan kegiatan usaha dan pengolahan data di dalam negeri.

"Keinginan pemerintah adalah menahan data masyarakat tetap stay di Indonesia. Ini sangat berkaitan dengan Indonesia yang banyak dibangun pusat data, tapi penggunanya di Singapura," jelas Nailul.

"Jadi saya rasa, pemerintah perlu mempertahankan lokalisasi data di Indonesia, dan meminta perusahaan yang menggunakan data tersebut juga buka data di dalam negeri. Sehingga nilai tambah dari ekonomi digital tidak terbang ke Singapura," tambahnya.

Lebih lanjut, Nailul mengingatkan tanpa persiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai, manfaat DEFA berisiko lebih banyak dinikmati negara yang memiliki kesiapan ekosistem digital lebih tinggi, seperti Singapura.

"Maka Indonesia harus membuat aturan main terkait dengan DEFA dan digital ekonomi yang membawa manfaat optimal bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha digital dalam negeri," ujarnya. (end/ant)