BCA Sekuritas
langen
Daily News

WACANA PELARANGAN VAPE, INDUSTRI KHAWATIR PICU PENGANGGURAN

Category

Business Economics

Published On

17 November 2026

32034547

IQPlus, (17/11) - Industri rokok elektronik (REL) nasional meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja di tengah munculnya wacana pelarangan total produk tersebut. Pelaku industri menilai kebijakan pemberantasan narkotika dan perlindungan anak perlu dilakukan secara tepat sasaran tanpa mengorbankan kegiatan usaha yang berjalan secara legal.

Kekhawatiran tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional yang dihadiri lima asosiasi, yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Industri REL diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Sementara itu, dampak ekonomi industri tersebut disebut turut menopang penghidupan sekitar satu juta masyarakat Indonesia, termasuk keluarga yang bergantung pada pendapatan para pekerja.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha industri rokok elektronik nasional yang terdiri dari produsen dan toko ritel. Industri ini juga mencatatkan nilai investasi mencapai Rp31 triliun, penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025, serta nilai ekspor sekitar US$518 juta.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi mengatakan, industri rokok elektronik memiliki rantai ekonomi yang melibatkan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel hingga layanan pendukung.

Menurutnya, tekanan terhadap industri akan berdampak langsung terhadap penghidupan para pekerja dan keluarganya. Tidak semua tenaga kerja memiliki kemudahan untuk beralih ke sektor pekerjaan lain apabila industri tersebut mengalami pembatasan secara menyeluruh.

"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran," ujar Enggar.

Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak ketenagakerjaan dalam merumuskan kebijakan terkait rokok elektronik. Terlebih, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Senada, Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, perkembangan wacana pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini menjalankan kegiatan secara legal.

Menurutnya, sejak industri rokok elektronik diatur dan dikenakan cukai pada 2018, keberlangsungan ekosistem usaha legal beserta mata pencaharian di dalamnya juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

"Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya," kata Budiyanto.

Selain aspek ketenagakerjaan, industri REL juga menilai keberadaannya memiliki kontribusi terhadap agenda penguatan industri nasional, hilirisasi, peningkatan ekspor, serta penerimaan negara.

Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto mengatakan, industri rokok elektronik dalam negeri masih memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pasar ekspor.

Karena itu, ia berharap pengembangan industri dan pengawasan pemerintah dapat berjalan beriringan melalui kebijakan yang tegas dan tepat sasaran.

Dalam konferensi pers tersebut, lima asosiasi juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk membantu pemerintah dan aparat penegak hukum mencegah penyalahgunaan rokok elektronik serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi. (end)