BCA Sekuritas
langen
Daily News

STIGMA NEGATIF INDUSTRI VAPE BERDAMPAK PADA BISNIS RETAIL

Category

Business Economics

Published On

17 November 2026

32035328

IQPlus, (17/11) - Wacana pelarangan total rokok elektronik (REL) mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha ritel. Sejumlah pemilik toko vape dilaporkan menghadapi penolakan perpanjangan kontrak sewa hingga diminta mengosongkan tempat usaha di tengah berkembangnya stigma negatif terhadap industri tersebut.

Kondisi ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah dalam Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional yang dihadiri lima asosiasi industri, pekerja, dan konsumen rokok elektronik.

Fachmi mengatakan, tekanan yang berkembang belakangan ini mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang, meskipun mereka menjalankan kegiatan usaha dengan memperdagangkan produk yang legal dan resmi di Indonesia.

Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik toko yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun dan mengembangkan usahanya.

"Bagi kami, retail rokok elektronik adalah satu-satunya usaha untuk mencari nafkah. Ada teman-teman yang sudah mengeluarkan investasi untuk membangun toko, tetapi kini diminta pergi karena stigma yang berkembang," ujar Fachmi.

Ia menilai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal tidak seharusnya ikut menanggung dampak dari tindakan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Karena itu, ARVINDO meminta pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi para pedagang yang selama ini mematuhi ketentuan yang berlaku.

Fachmi juga berharap penegakan hukum terhadap penyalahgunaan produk rokok elektronik dilakukan secara terarah sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap pelaku usaha legal.

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto. Menurutnya, wacana pelarangan telah menimbulkan keresahan terhadap masa depan pelaku usaha dan pekerja di industri rokok elektronik.

Ia mengingatkan bahwa industri tersebut telah diatur dan dikenakan cukai sejak 2018. Dengan demikian, keberlangsungan kegiatan usaha yang telah berjalan sesuai regulasi juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan asosiasi, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha rokok elektronik nasional, yang terdiri dari produsen dan toko ritel. Nilai investasi industri ini mencapai Rp31 triliun, dengan penerimaan cukai Rp2,8 triliun pada 2025.

Dari sisi ketenagakerjaan, industri rokok elektronik diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 pekerja secara langsung maupun melalui kegiatan usaha terkait. Aktivitas ekonominya juga menopang penghidupan sekitar satu juta masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Ketua APVINDO Enggar Dwi mengatakan, mata rantai industri REL melibatkan berbagai sektor, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan hingga ritel. Tekanan terhadap salah satu bagian industri berpotensi memengaruhi pekerja di sektor lainnya.

Para pelaku industri berharap pemerintah dapat membedakan kegiatan usaha legal dengan praktik penyalahgunaan produk. Mereka menyatakan mendukung pemberantasan narkotika dan penegakan aturan, tetapi meminta kebijakan yang diambil tidak menghilangkan mata pencaharian pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi.

Dalam kesempatan tersebut, lima asosiasi industri REL, yakni APVI, ARVINDO, PPEI, APVINDO, dan AKVINDO, menandatangani pakta integritas untuk memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri. (end)