TIONGKOK KENAKAN TARIF ANTIDUMPING IMPOR SERAT OPTIK AS

1756946563861231

IQPlus, (4/9) - Tiongkok mulai mengenakan pungutan atas impor serat optik AS tambahan setelah investigasi selama enam bulan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika menghindari langkah-langkah antidumping negara tersebut.

Bea masuk, yang berkisar antara 33,3 persen hingga 78,2 persen, mulai berlaku pada Kamis (4 September) waktu Beijing untuk "serat optik mode tunggal yang digeser dengan batas tertentu" dari AS, menurut pernyataan dari Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Di antara perusahaan-perusahaan yang dikenakan bea masuk baru ini, Corning kini dikenakan pungutan sebesar 37,9 persen, OFS Fitel sebesar 33,3 persen, dan Draka Communications Americas sebesar 78,2 persen.

Saham Corning, yang sebelumnya naik hampir 2 persen dalam perdagangan di New York pada hari Rabu, anjlok hingga 3 persen sebelum akhirnya berhasil membalikkan kerugian tersebut dan diperdagangkan sedikit lebih tinggi.

Mengutip temuan investigasinya, Kementerian Tiongkok memutuskan bahwa produsen dan eksportir serat AS telah mengubah metode perdagangan mereka untuk menghindari bea masuk antidumping yang berlaku, dan hal itu dianggap sebagai penghindaran aturan antidumping negara tersebut.

Pajak ini sama dengan yang telah diberlakukan Tiongkok terhadap serat optik mode tunggal dispersi AS yang belum dialihkan sejak April 2023. Bea masuk baru ini akan berlaku hingga 21 April 2028, tanggal yang sama dengan tanggal penerapan bea masuk tahun 2023, tambah Kementerian tersebut.

Meskipun investigasi Beijing telah diluncurkan sejak Maret, langkah untuk mengenakan tarif minggu ini muncul segera setelah inisiatif baru pemerintahan Trump untuk mengekang kapasitas produksi cip Tiongkok.

"Keputusan ini tampaknya merupakan respons terhadap pencabutan keringanan AS atas pengiriman pasokan cip yang mengandung teknologi AS ke Tiongkok,. kata Neo Wang, kepala analis makro Tiongkok di Evercore ISI. Tiongkok mungkin bermaksud agar hal ini menjadi .pengingat bahwa Washington harus menahan diri dari tindakan yang merusak rasa saling percaya dan merusak suasana perundingan perdagangan," ujarnya.

Kementerian Tiongkok juga menyatakan dalam pernyataannya bahwa perusahaan yang terdampak oleh pungutan baru ini dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan mengajukan peninjauan kembali atau mengajukan gugatan hukum di pengadilan. (end/Bloomberg)