DPR AS SAHKAN RUU PENDANAAN UNTUK AKHIRI PENUTUPAN PEMERINTAH

31630428

IQPlus, (13/11) - Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu malam mengesahkan RUU pendanaan jangka pendek yang akan mengakhiri penutupan pemerintah AS terlama dalam sejarah.

RUU tersebut kini sedang menuju meja Presiden Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Gedung Putih telah menjadwalkan penandatanganan RUU di Ruang Oval pukul 21.45 ET.

"Teman-teman, mari kita selesaikan ini,"kata Ketua DPR Mike Johnson, R-La., sesaat sebelum pemungutan suara dimulai.

Penutupan pemerintah dimulai pada 1 Oktober.

Operasi pemerintah tetap terhenti karena Senat dari Partai Demokrat dengan suara mayoritas menolak untuk memberikan suara atas langkah pendanaan yang tidak mencakup perpanjangan kredit pajak yang ditingkatkan untuk mengurangi biaya program asuransi kesehatan Undang-Undang Perawatan Terjangkau bagi 20 juta warga Amerika.

Pemungutan suara pada hari Rabu terjadi dua hari setelah Senat mengesahkan RUU baru, setelah mayoritas Partai Republik di majelis tersebut mencapai kesepakatan dengan delapan anggota kaukus Demokrat untuk mengakhiri kebuntuan yang menyebabkan penutupan pemerintah pada 1 Oktober.

Empat belas pemungutan suara sebelumnya di Senat gagal meloloskan RUU DPR yang didukung Partai Republik yang akan mendanai pemerintah hingga pertengahan November.

Sebagian besar senator Demokrat menolak untuk memberikan suara atas RUU tersebut karena tidak memperpanjang kredit pajak yang ditingkatkan bagi jutaan warga Amerika yang membeli asuransi kesehatan di pasar Undang-Undang Perawatan Terjangkau.

Berdasarkan kesepakatan Senat, Partai Republik setuju untuk mengizinkan Partai Demokrat memberikan suara pada bulan Desember atas RUU pilihan mereka untuk memperpanjang subsidi yang ditingkatkan tersebut, yang akan berakhir pada akhir bulan tersebut.

Tanpa kredit pajak tersebut, jutaan warga Amerika akan mengalami kenaikan tajam dalam biaya asuransi Obamacare mereka.

Kesepakatan Partai Republik akan membatalkan semua PHK pegawai pemerintah federal terkait penutupan pemerintah dan memastikan bahwa semua pegawai federal akan menerima gaji normal yang seharusnya mereka terima jika pemerintah tidak ditutup.

Paket tersebut juga mendanai program SNAP, yang membantu memberi makan 42 juta warga Amerika melalui kupon makanan.

Kesepakatan ini juga mencakup ketentuan untuk proses anggaran bipartisan dan mencegah Gedung Putih menggunakan resolusi berkelanjutan untuk mendanai pemerintah.

CR telah berulang kali digunakan untuk menghindari penutupan pemerintah.

Kesepakatan ini dicapai selama akhir pekan setelah berhari-hari berita utama tentang penundaan perjalanan udara akibat pengawas lalu lintas udara yang tidak masuk kerja selama penutupan, dan tentang pemerintahan Trump yang pertama-tama berusaha untuk sepenuhnya mengakhiri, dan kemudian hanya mendanai sebagian, manfaat kupon makanan untuk 42 juta orang.

Anggota DPR Rosa DeLauro, D-Conn., dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, mengatakan beberapa orang akan melihat premi asuransi bulanan mereka "berlipat ganda atau bahkan tiga kali lipat" karena kurangnya perlindungan untuk subsidi ACA tambahan dan bahwa "lebih dari 2 juta warga Amerika diperkirakan akan kehilangan asuransi kesehatan mereka tahun depan karena terlalu mahal."

DeLauro mengatakan Ketua DPR Mike Johnson, R-La., "tidak menunjukkan minat" untuk mengadakan pemungutan suara mengenai subsidi ACA, meskipun Senat Republik mengatakan bahwa itulah rencananya.

Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise, R-La., mengatakan, "Kita seharusnya tidak berada di sini."

"Kita sebagai Partai Republik sudah mencoba lebih dari sebulan yang lalu untuk mencegah penutupan pemerintah," kata Scalise. "Kita menunggu selama 42 hari di mana berkali-kali, Partai Demokrat, untuk menenangkan basis paling radikal mereka, memilih untuk tetap menutup pemerintah itu."

Scalise mengatakan "jutaan orang Amerika" harus menanggung "penderitaan dan penderitaan" karena Partai Demokrat menolak untuk memberikan suara atas RUU pendanaan.

Ia menuduh Partai Demokrat munafik dengan mengupayakan pengeluaran kesehatan sebesar $200 miliar yang akan menguntungkan "para imigran ilegal," sementara "menganjurkan untuk menggerogoti Dana Perawatan Kesehatan Pedesaan sebesar $50 miliar." (end/CNBC)