VALE : PRODUKSI NIKEL MATTE SOROWAKO TAK TERPENGARUH PEMANGKASA RKAB

06725482

IQPlus, (9/3) - PT Vale Indonesia Tbk menyampaikan produksi nikel matte di smelter nikel Sorowako, Sulawesi Selatan (Sulsel) masih sesuai dengan proyeksi dan tidak terpengaruh oleh pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemangkasan RKAB dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengurangi produksi nikel Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan harga komoditas nikel di pasar internasional.

"Sampai saat ini, rencana produksi nikel matte tidak terpengaruh sama sekali, masih sesuai dengan forecast" ujar Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale, Budiawansyah dalam buka bersama yang digelar di Jakarta, Jumat.

Budi menyampaikan tidak terganggunya rencana produksi nikel matte di smelter Sorowako, karena pemerintah yang memberikan persetujuan sebesar 100 persen kepada RKAB Vale untuk operasional Sorowako.

Yang menjadi perhatian Vale saat ini adalah pasokan nikel untuk smelter nikel berbasis high pressure acid leaching (HPAL) yang sedang dibangun di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Budi menjelaskan apabila tidak ada halangan, proyek smelter nikel HPAL di Pomalaa akan mencapai tahap mechanical completion atau selesai secara mekanis pada Agustus 2026.

"Pada semester dua itu akan siap ramp up produksi. Kalau kami hitung Agustus, jadinya sekitar dua-tiga bulan sebelumnya, pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia," kata Budi.

Terkait kebutuhan tersebut, Vale telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (minerba) Kementerian ESDM untuk mengajukan revisi atas RKAB Vale pada 2026.

"Pak Dirjen (Minerba Tri Winarno) dan juga jajaran sangat memahami hal ini, karena itu (hilirisasi nikel) adalah komitmen kami ke pemerintah," ucapnya.

Ia berharap pemerintah dapat menyetujui revisi RKAB Vale 2026 guna mendukung operasional smelter nikel HPAL Pomalaa. Budi membidik revisi tersebut selesai pada Juni, bahkan lebih awal.

"Kami memang sudah set up beberapa rancangan untuk adendum atau revisi nanti. Kita akan lihat ya, sesuai dengan regulasinya, apakah dibuka Juni atau bisa lebih awal," ujar Budi. (end/ant)