SURPLUS DAGANG SUSUT, EKONOM SOROTI RISIKO DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

15343145

IQPlus, (3/6) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyoroti potensi pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada kuartal II 2026 seiring menyempitnya surplus neraca perdagangan akibat lonjakan impor migas dan tingginya harga energi global.

Sebagai informasi, surplus neraca perdagangan pada April 2026 tercatat sebesar 89,1 juta dolar AS, menurun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang surplus 3,32 miliar dolar AS.

"Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia relatif terbantu oleh surplus perdagangan komoditas yang besar. Namun ketika harga energi naik dan impor migas meningkat, maka bantalan tersebut mulai menipis. Jika tren ini berlanjut, kita berpotensi melihat pelebaran defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua tahun ini," kata Fakhrul dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Adapun ekspor tumbuh kuat menjadi 25,30 miliar dolar AS atau meningkat 21,98 persen secara tahunan (year on year/yoy). Di sisi lain, impor melonjak menjadi 25,21 miliar dolar AS atau meningkat 22,49 persen secara tahunan.

Fakhrul mengingatkan bahwa perhatian utama pasar saat ini bukan lagi sekadar besarnya ekspor Indonesia, melainkan kecepatan kenaikan impor migas yang mulai menggerus surplus perdagangan.

Ia menyoroti kenaikan impor migas yang signifikan atau meningkat lebih dari 80 persen secara tahunan mencapai 4,60 miliar dolar AS pada April 2026.

"Lonjakan ini terutama berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah yang meningkat tajam akibat kenaikan kebutuhan energi dan dampak perang di Timur Tengah terhadap harga minyak dunia," kata dia.

Defisit sektor migas Indonesia pada April 2026 mencapai 3,44 miliar dolar AS. Sementara surplus nonmigas yang sebesar 3,53 miliar dolar AS hampir seluruhnya habis digunakan untuk menutup kebutuhan impor energi. Akibatnya, surplus perdagangan nasional hanya tersisa sekitar 89 juta dolar AS.

Kondisi tersebut, menurut Fakhrul, perlu menjadi perhatian karena perdagangan barang merupakan fondasi utama bagi transaksi berjalan Indonesia.

Menurutnya, risiko tersebut semakin relevan karena pada saat yang sama tekanan inflasi energi juga mulai terlihat di dalam negeri.

Data inflasi Mei 2026 menunjukkan kelompok transportasi masih mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, terutama pada bensin, solar, tarif angkutan udara, dan pelumas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak perang belum sepenuhnya selesai dan masih merambat ke perekonomian domestik.

Di sisi lain, Fakhrul mengapresiasi kinerja ekspor Indonesia yang masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik, dengan ekspor nonmigas mencapai 24,15 miliar dolar AS pada April 2026 atau tumbuh 23,36 persen secara tahunan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pasar keuangan biasanya lebih sensitif terhadap perubahan pada neraca pembayaran dibandingkan sekadar pertumbuhan ekspor.

Menurut Fakhrul, investor kini mencermati kemampuan Indonesia dalam menghasilkan surplus devisa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternal.

"Ketika surplus perdagangan turun dari miliaran dolar menjadi hanya puluhan juta dolar dalam satu bulan, tentu pasar akan mulai mempertanyakan arah transaksi berjalan ke depan," imbuh dia.

Oleh sebab itu, Fakhrul mendorong perbaikan bauran kebijakan makroekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya ditopang oleh kebijakan moneter. Lebih lanjut, perbaikan struktur neraca pembayaran dinilai menjadi prioritas.

"Dalam konteks ini, kurva imbal hasil yang lebih kredibel dan kebijakan fiskal yang selaras akan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor," kata dia.

Ia juga mengingatkan kebutuhan pendanaan dari pasar keuangan yang akan meningkat apabila pelebaran defisit transaksi berjalan benar-benar terjadi pada kuartal II 2026. Dengan demikian, kredibilitas kebijakan menjadi faktor yang semakin menentukan.

"Sekarang kita sedang memasuki fase yang berbeda dibandingkan dua tahun terakhir. Dulu kita menikmati bantuan dari harga komoditas yang tinggi. Sekarang kita menghadapi kombinasi antara harga energi yang meningkat, perang yang berkepanjangan, dan kebutuhan impor yang naik. Karena itu, pengelolaan neraca pembayaran dan stabilitas rupiah harus menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan ke depan," tutup Fakhrul. (end/ant)