RI KENALKAN KONSEP MULTI USAHA KEHUTANAN DI GLOBAL SUMMIT VIENNA

06341378

IQPlus, (5/3) - Indonesia menegaskan komitmennya dalam mentransformasi sektor kehutanan melalui strategi Multi Usaha Kehutanan (MUK) pada ajang Global Summit: Advancing Sustainable Forest-Based Bioeconomy Approaches yang berlangsung di Vienna, Austria.

Strategi ini dipresentasikan sebagai aksi nyata Indonesia dalam mengimplementasikan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management) untuk memacu produktivitas hutan dunia.

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Krisdianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa penguatan bioekonomi berbasis hutan di Indonesia kini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).

"Manfaat hutan yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada hasil kayu, namun juga mencakup hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga wisata alam," ujar Krisdianto.

"Melalui kerangka Multi Usaha Kehutanan (MUK), perizinan pemanfaatan ini telah terintegrasi dalam Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)," imbuhnya.

Lebih lanjut, Krisdianto menambahkan bahwa transformasi ini telah diikuti dengan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh para pemegang izin guna memaksimalkan potensi ekonomi hutan secara inklusif.

"Pengelolaan hutan lestari bukan hanya tugas Pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh pihak, terutama mereka yang mengambil manfaat dari hutan. Indonesia mendukung penuh Vienna Call for Actions sebagai panduan global masa depan," ujarnya.

Adapun pertemuan tingkat tinggi ini dibuka oleh Menteri Federasi Pertanian dan Kehutanan Republik Austria, Norbert Totschnig.

Ia menekankan bahwa hutan adalah kunci menjawab tantangan perubahan iklim dan transisi menuju bioekonomi berkelanjutan. Pengelolaan hutan lestari harus menjadi fondasi agar nilai ekonomi berjalan selaras dengan perlindungan keanekaragaman hayati.

Global Summit ini dihadiri oleh perwakilan dari 60 negara dan 120 organisasi internasional, termasuk Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (FAO), Forum Perserikatan Bangsa-bangsa Bidang Kehutanan (UNFF), dan Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO).

Dalam berbagai sesi, Indonesia bersama negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Australia, menyepakati pentingnya inovasi teknologi, kepastian hukum, serta sistem traceability (ketertelusuran) rantai pasok untuk meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk berbasis hutan. (end/ant)