PEMERINTAH TERBITKAN 8 PROGRAM PAKET EKONOMI

1757926397337679

IQPlus, (15/9) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengumumkan pemerintah menerbitkan sejumlah program yang disebut Program Paket Ekonomi 2025, termasuk di dalamnya bantuan pangan untuk periode Oktober.November 2025.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Airlangga menyebutkan Program Paket Ekonomi 2025 itu terbagi atas delapan program yang akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2025, kemudian empat program yang dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.

Delapan program akselerasi itu, Airlangga memaparkan pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi, maksimal setahun setelah lulus untuk para lulusan baru (fresh graduate).

"(Lulusan baru, red.) itu nanti di-link-and-match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri," kata Airlangga.

Airlangga menyebut kuota untuk program magang itu sebanyak 20.000 orang dan selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP) per orang Rp3,3 juta per bulan. Upah tersebut diberikan selama periode 6 bulan.

"Anggarannya Rp198 miliar," sambung Airlangga.

Kemudian, program kedua, pemerintah menanggung pajak penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja sektor pariwisata.

Ketiga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan untuk periode Oktober 2025 sampai dengan November 2025, yaitu sebanyak 10 kilogram beras per penerima manfaat. "Nanti kita evaluasi untuk bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun," kata Airlangga.

Program keempat yang diluncurkan pemerintah untuk tahun ini, yaitu bantuan iuran jaminan kehilangan, kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup mitra lepas pekerja paruh waktu, pengendara ojek online, pengendara ojek pangkalan, sopir, kurir, dan sopir logistik.

Program kelima, Airlangga melanjutkan, layanan tambahan berupa bantuan pembelian rumah dari BPKS Ketenagakerjaan.

Program keenam, pemerintah juga mengucurkan bantuan upah untuk sektor padat karya, yang penyalurannya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Program ketujuh, Airlangga melanjutkan pemerintah mempercepat deregulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang mencakup penerbitan sejumlah regulasi turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2025, kemudian integrasi RDTR digital ke satu sistem OSS.

Terakhir, program kedelapan ialah peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk UMKM, dan platform lainnya untuk para pekerja gig economy, yang tahap awalnya dilaksanakan di Jakarta. (end/ant)