PEMERINTAH SIAPKAN SEJUMLAH LANGKAH STRATEGIS GUNA TEKAN NILAI ICOR

29257641

IQPlus, (20/10) - Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang selama ini masih menjadi tantangan dalam mendorong efisiensi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, upaya pemerintah saat ini difokuskan pada peningkatan produktivitas dari investasi infrastruktur yang telah dilakukan selama satu dekade terakhir.

"Jadi di dua periode sebelumnya kan kita masih membangun infrastruktur. Ini yang kita coba create, yang kita dorong adalah output dari pembangunan itu," kata Ferry dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin.

Salah satu yang difokuskan yakni dengan mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun sejauh ini sudah ada 25 KEK yang sudah diresmikan di Indonesia.

Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor ICOR Indonesia pada akhir 2023 berada di level 6,33. Angka ini mencerminkan masih tingginya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output pertumbuhan ekonomi.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penurunan nilai ICOR menjadi sekitar 4 pada 2028.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menko Perekonomian Raden Pardede menekankan efektivitas investasi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Hal itu bisa dicapai apabila pemerintah memastikan seluruh 'mesin' ekonomi yang mencakup investasi, konsumsi, belanja pemerintah, serta ekspor berjalan optimal.

Raden mencontohkan negara-negara lain seperti Vietnam yang berhasil menurunkan ICOR menjadi sekitar 4 sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun tanpa bergantung pada sumber daya alam.

"Buat mereka (investasi) itu yang penting adalah kepastian dan kejelasan. Kita yang mengatur investasi di dalam negeri itu, tetapi jelas, jangan dibuat tidak jelas. Jangan abu-abu. Batasnya itu sampai di mana mereka bisa, mana mereka tidak bisa. Itu sebetulnya yang dibutuhkan, dan harus transparan," kata Raden. (end/ant)