PEMERINTAH PERKUAT SINERGI TPIP DAN TPID DI KALIMANTAN

1759134311984744

IQPlus, (29/9) - Meski dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, dinamika geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat, perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,12% (yoy) pada triwulan II-2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh inflasi yang terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran nasional 2,5 kurang lebih 1% yakni sebesar 2,31% (yoy) pada Agustus 2025.

Dalam siaran pers Kemenko Perekonomiam (29/9) disebutkan Tingkat inflasi pada Agustus 2025 dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta tarif angkutan udara yang menurun seiring pemberlakuan diskon tiket pesawat. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan inflasi yang stabil dan terkendali melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Upaya tersebut diperkuat dengan strategi kebijakan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Perubahan tingkat inflasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food), sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi krusial. Namun demikian, upaya pengendalian ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, dinamika cuaca ekstrem, tingginya disparitas harga antardaerah, rendahnya akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, serta belum terintegrasinya data pangan secara menyeluruh.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan tersebut, dilakukan perumusan strategi dan langkah-langkah konkret di dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan yang diselenggarakan pada 25 September 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP sekaligus mendorong program swasembada pangan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

"Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan KAD, peningkatan peran BUMD, dan menjaga daya beli melalui bantuan pangan. Menjelang akhir tahun, TPIP dan TPID perlu terus bersinergi untuk menjaga tingkat inflasi dalam rentang sasaran agar daya beli dan kestabilan harga tetap terjaga," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Kalimantan pada Kamis (25/09).

Pada Rakor TPIP-TPID wilayah Kalimantan tersebut disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan, di antaranya yakni percepatan penyaluran SPHP, mendorong peran BUMD dalam pengendalian inflasi, percepatan implementasi program Cetak Sawah Rakyat dan Optimasi Lahan, mendorong pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra dan antar Kalimantan yang bersinergi dengan BUMN Logistik, serta integrasi data pangan seluruh provinsi se-Kalimantan.

Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Wilayah Kalimantan ini dilaksanakan beriringan dengan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan GNPIP dibuka dengan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang menyampaikan bahwa program pengendalian inflasi di Kalimantan dan secara khusus di Kalimantan Selatan terus ditingkatkan untuk menjaga tingkat inflasi berada dalam rentang sasaran.

"Sinergi TPIP-TPID perlu terus dioptimalkan dalam menjaga inflasi pangan baik dari sisi produksi maupun distribusi. Kerja sama antar daerah untuk menjaga ketahanan pangan perlu terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan nasional yang lebih baik," imbuh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin.

Pada GNPIP tersebut dilaksanakan pencanangan sinergi dan komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Kalimantan, antara lain melalui komitmen sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Mitra BGN, Bulog, dan BUMD untuk pemenuhan kebutuhan dapur MBG, fasilitasi sarana dan prasarana kepada Gapoktan untuk percepatan swasembada pangan (Oplah dan CSR), serta komitmen kepala Daerah se-Kalimantan untuk mendukung kesinambungan pasokan. (end)