PALMCO : PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI PACU BUDIDAYA SAWIT

20058463

IQPlus, (20/7) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV/PalmCo) menilai penguatan kelembagaan petani sawit merupakan salah satu langkah penting untuk mempercepat penerapan praktik budidaya sawit berkelanjutan.

"Saya selalu konsisten bicara kelembagaan petani. Karena dengan kelembagaan petani, proses kalau kita berjangka panjang, peremajaan kembali lebih tertata. Dan insya Allah proses PSR (peremajaan sawit rakyat) bisa terstruktur," kata Direktur Utama PalmCo Jatmiko Krisna Santosa di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Jatmiko mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi hambatan utama pilar perkebunan rakyat, termasuk dalam aspek legal dan ketelusuran (traceability) yang kini menjadi tuntutan pasar internasional.

Ia mencontohkan bagaimana Malaysia yang telah mengembangkan sistem traceability secara digital hingga tingkat petani, yang mendukung pengakuan Uni Eropa terhadap sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

"Malaysia sudah mempunyai platform accessibility. Sampai ke level petani, pengepul, pabrik, mereka sudah punya, dan itu nasional," ujar Jatmiko.

Di sisi lain, ia mengatakan, hambatan dalam aspek legal salah satunya adalah adanya tumpang tindih atas hak dan kelembagaan yang masih lemah, sehingga menghambat akses PSR, sertifikasi, dan dukungan teknis.

Lebih jauh, tantangan lainnya adalah masih sulitnya pemenuhan seluruh aspek traceability dan keberlanjutan (sustainability) bagi lahan petani untuk masuk rantai pasok berkelanjutan.

Oleh karena itu, Jatmiko mengatakan penting adanya harmonisasi kebijakan dan ekosistem hulu sawit untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung hilirisasi yang berkelanjutan.

Dalam pilar pemerintah, ia menilai fokus harmonisasi yang penting antara lain penyederhanaan tata ruang dan status kawasan hutan, kepastian legalitas dan perizinan lahan, reformasi formula harga tandan buah segar (TBS) petani yang lebih adil, serta penataan pungutan ekspor untuk mendukung penguatan hulu dan hilir.

"Hasil yang diharapkan adalah adanya kepastian usaha, distribusi margin yang adil, dan percepatan investasi hulu dan hilir," ujar Jatmiko.

Dari sisi petani, ia mendorong adanya harmonisasi dalam perlindungan modal dan akses pembiayaan, jaminan akses bibit unggul dan bersertifikat, transfer teknologi dan pendampingan budidaya, serta penguatan kelembagaan, kemitraan dan kepastian pasar.

Hal ini, lanjut dia, diharapkan dapat bermuara pada produktivitas, pendapatan, dan daya saing petani juga ikut meningkat. (end)