MENKEU PURBAYA YAKIN ADA PELUANG CAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI 8 PERSEN

1757378086268336

IQPlus, (9/9) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin ada peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen paling tidak dalam 2.3 tahun ke depan terutama setelah masalah perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi dapat segera diatasi.

Purbaya, yang pada Senin sore dilantik sebagai menkeu oleh Presiden Prabowo, menjelaskan dirinya mendapatkan perintah dari Presiden untuk segera menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden hingga 8 persen.

"Saya bilang (kepada Presiden) bertahap Pak, kita capai yang 8 persen itu. (Presiden) dia bilang jangan lama-lama, secepatnya! Ya kita cobalah," kata Purbaya saat ditemui selepas acara pelantikan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Purbaya, yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen mungkin dapat dicapai dalam waktu 2.3 tahun ke depan. "Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8 persen mungkin agak sulit. 2 tahun, 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, let say ke arah 6 persen, 6 persen lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu, kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi," ujar Purbaya menjelaskan.

Purbaya lanjut menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sesuatu yang mustahil dicapai, karena jika terus berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, Indonesia sulit menjadi negara maju.

Yudhi Sadewa juga mengaku tak memiliki rencana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Saat konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Purbaya mengatakan dia belum menerima arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Terkait BPN, kata dia, Prabowo hanya memberikan sinyal yang ia artikan sebagai delegasi keputusan kepada dirinya sebagai Menteri Keuangan.

Namun, ia sendiri berpendapat mengoptimalkan instrumen penerimaan negara yang sudah ada lebih efisien dibandingkan dengan membentuk badan khusus penerimaan baru.

"Kalau menurut saya, [badan penerimaan] yang langsung di bawah Presiden itu, di dunia tidak ada yang seperti itu. Kalau kita buat sendirian, nanti aneh lagi," katanya. (end/ant)