MENHUT TEGASKAN INKLUSIVITAS DALAM PERDAGANGAN KARBON NASIONAL

11852752

IQPlus, (29/4) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon kehutanan di Indonesia harus menjunjung nilai keterbukaan dan inklusivitas.

"Berdasarkan perintah Presiden (Prabowo Subianto), perdagangan karbon ini bersifat inklusif, terbuka, tidak hanya kepada pihak swasta, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan tujuan akhir adalah melestarikan hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Menhut Raja Antoni dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Rabu.

Nilai ini, lanjut dia, merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.

"Peraturan ini juga menegaskan satu hal penting, di mana perdagangan karbon kehutanan tidak boleh menjadi ruang yang tertutup dan eksklusif," ujar Menhut.

Melalui pengakuan terhadap skema perhutanan sosial dan hutan adat, ia mengatakan masyarakat ditempatkan sebagai bagian yang sah dan setara dalam sistem.

"Mereka yang menjaga hutan, mempertahankan tutupan lahan, dan merawat ekosistem kini memiliki kesempatan untuk ikut mendapat manfaat ekonomi dari karbon," kata Raja Antoni.

Ia menilai, ini merupakan salah satu bentuk penghargaan negara kepada para penjaga hutan di tingkat tapak, sekaligus wujud nyata keadilan sosial dalam proses transisi menuju ekonomi hijau.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ini adalah sebuah proses perdagangan karbon yang terbuka tidak saja melibatkan private sector yang melakukan carbon market, tapi juga melibatkan petani di perhutanan sosial, juga masyarakat adat," ujar dia. (end/ant)