LEGISLATOR MINTA PEMERINTAH AUDIT KORPORASI TERDUGA KARHUTLA

23545896

IQPlus, (24/8) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah segera melakukan audit korporasi terhadap semua terduga pelaku kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah ditetapkan Mabes Polri.

"Audit korporasi ini menjembatani celah antara peristiwa kebakaran di lapangan dengan pertanggungjawaban di tingkat pengambil keputusan," kata anggota DPR RI Alex Indra Lukman di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan audit tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memadamkan niat untuk membakar.

Menurut dia, hal ini dilakukan merespons penetapan 72 orang tersangka karhutla oleh Bareskrim Polri. Penetapan ini merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi di sembilan wilayah hukum Polda yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Mulai dari Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh dan Kalimantan Utara.

Ia menilai karhutla yang disebabkan korporasi dan dapat dihentikan secara permanen jika setiap perusahaan tahu bahwa praktik mereka akan diaudit secara ketat, transparan dan akan dihukum tanpa pandang bulu.

"Pemerintah harus mewajibkan audit korporasi sebagai bagian dari perpanjangan izin usaha setiap tahun. Inilah solusi nyata yang selama ini terabaikan," kata dia.

Menurut dia, audit korporasi juga akan mampu mengungkap aktor intelektual dibalik titik api karhutla yang sempat mencatatkan nama Indonesia sebagai kawasan penyebab terjadinya bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20.

"Kala itu terdapat 9 juta hektare lahan di Pulau Kalimantan jadi lautan api di tahun 1997-1998," kata dia.

Menurut dia, dari audit korporasi juga dapat memastikan, kepatuhan terhadap perizinan dan rencana kerja memang benar-benar dilaksanakan atau dia sekadar jadi dokumen administratif.

Ia mengatakan terwujudnya efek jera dan keadilan hukum yang berimbang sebagai dampak audit korporasi akan jadi terang dalam penyelesaian karhutla dalam jangka panjang.

"Efek jera dan keadilan hukum itu akan bisa terwujud karena didasarkan pada kerugian ekonomi dan lingkungan yang tergambar secara akurat melalui proses audit," kata dia.

Ia menilai audit korporasi ini juga akan memutus rantai pasokan dan insentif ekonomi bagi pelaku pembakaran.

"Sembari melakukan audit korporasi, kita juga mendesak pengawasan terpadu terhadap pembukaan lahan perkebunan sebagai langkah antisipasi dalam jangka pendek," kata Alex.

Ia menambahkan pemerintah juga perlu memperkuat insentif bagi pembukaan lahan tanpa membakar. Insentif itu bisa berupa subsidi alat berat, akses kredit lunak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang terbukti ramah lingkungan.

"Masyarakat juga perlu diberikan pelatihan tentang teknik pembukaan lahan mekanis. Dengan demikian, mereka tidak ikut tergoda untuk membakar," kata dia. (end/ant)