KONGO LARANG EKSPOR KOBALT PERMANEN YANG LANGGAR SISTEM KUOTA

1759737934258969

IQPlus, (6/10) - Republik Demokratik Kongo akan melarang eksport kobalt secara permanen yang melanggar sistem kuota barunya, Presiden Felix Tshisekedi telah memperingatkan, seiring produsen terbesar dunia tersebut memperketat kontrol untuk mengekang penipuan dan menstabilkan harga.

Kongo, yang menyumbang sekitar 70% dari produksi kobalt global, menghentikan ekspor pada bulan Februari setelah harga logam baterai listrik yang penting ini mencapai titik terendah dalam sembilan tahun.

Sistem kuota berdasarkan riwayat ekspor akan menggantikan larangan tersebut pada 16 Oktober, ungkap regulator mineral negara Kongo, ARECOMS, pada bulan September. Perusahaan tambang akan diizinkan untuk mengirimkan hingga 18.125 metrik ton kobalt selama sisa tahun 2025, dengan batas tahunan sebesar 96.600 ton pada tahun 2026 dan 2027.

Menurut risalah rapat kabinet hari Jumat yang dilihat Reuters pada akhir pekan, Tshisekedi berencana untuk menerapkan "sanksi teladan" termasuk pengucilan permanen dari rezim kobalt baru Kongo kepada setiap pelanggar sistem tersebut.

Hanya ARECOMS yang berwenang untuk menerbitkan dan mencabut kuota ekspor kobalt, termasuk keputusan alokasi, demikian bunyi risalah tersebut.

Larangan ekspor kobalt yang diperpanjang pada bulan Juni memicu pernyataan force majeure dari Glencore dan CMOC Group Tiongkok.

Glencore, produsen kobalt terbesar kedua di dunia, mendukung sistem kuota tersebut, sementara CMOC, produsen terbesar, menentangnya.

Tshisekedi mengatakan dalam rapat hari Jumat bahwa pembekuan ekspor membantu mendorong kenaikan harga kobalt sebesar 92% sejak Maret, menyebut sistem baru ini sebagai "pengungkit nyata untuk memengaruhi pasar strategis ini" setelah bertahun-tahun "strategi predatoris," menurut notulen rapat.

Penindakan keras ini dilakukan di tengah meningkatnya konflik di Kongo timur yang kaya mineral, di mana pertempuran antara pemberontak M23 dan tentara telah menewaskan ribuan orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi.

Upaya perdamaian yang didukung AS menghadapi kemunduran baru pada hari Jumat ketika Kongo dan Rwanda gagal menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Kerangka Integrasi Ekonomi Regional, bagian dari rencana untuk membuat sektor kedua negara lebih menarik bagi investor Barat. (end/Reuters)