KEPALA BAPPENAS: TATA KELOLA SAWIT HARUS DISELESAIKAN BERSAMA-SAMA

30637951

IQPlus, (3/11) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa tata kelola sawit nasional harus diselesaikan secara bersama-sama.

"Penguatan tata kelola sawit merupakan bagian penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional ke depan,"ucapnya dalam peluncuran buku "Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan" karya Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Gedung Ombudsman RI, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, kelapa sawit ditetapkan sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang berperan dalam menopang perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, tata kelola sawit yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan bioekonomi berkelanjutan sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sejalan dengan arah tersebut, kajian Ombudsman merekomendasikan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai otoritas tunggal di bawah Presiden yang mengintegrasikan peran 15 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan ratusan pemerintah kabupaten/kota yang selama ini bekerja secara terfragmentasi. (end/ant)