KEMNAKER-ESDM BAHAS PENYELARASAN PENGAWASAN K3 SEKTOR ENERGI
Share via
Kategori
Ekonomi Bisnis
Terbit Pada
19 November 2026
32250589
IQPlus, (19/11) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi.
"Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,"kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya terbit UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sektor ESDM menjadi fokus karena berisiko keselamatan tinggi.
Wamenaker mengatakan, UU ini mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja. Penyelarasan regulasi turunan pun diperlukan agar kepastian hukum bagi pelaku usaha terjaga tanpa mengurangi pelindungan pekerja.
Dari sisi kewajiban, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh atau berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan layak.
Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan layak.
"Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," kata dia pula.
Menaker Yassierli juga mengatakan, penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027.
Ketiga aspek tersebut ia sebut menjadi pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja/buruh sekaligus keberlangsungan usaha. (end/ant)
Riset Terkait
Berita Terkait
