BCA Sekuritas
langid
Berita Harian

KEMENPERIN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL INDUSTRI KECIL PANGAN DI ACEH TIMUR

Kategori

Ekonomi Bisnis

Terbit Pada

16 November 2026

31947569

IQPlus, (16/11) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya pemulihan industri kecil yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memberikan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi 19 industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas produksi sekaligus meningkatkan kualitas, daya saing, dan akses pasar produk industri kecil.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan, pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga harus diiringi penguatan kapasitas usaha agar pelaku industri mampu berkembang secara berkelanjutan.

Menperin juga menyampaikan, industri kecil memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku industri kecil yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 telah berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas industri kecil. Kerusakan sarana dan peralatan produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan harus menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.

Dalam kondisi tersebut, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Aceh Timur pada 10-12 November 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan industri kecil sekaligus mendorong pemenuhan standar produk.

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan nilai tambah, serta membuka peluang perluasan pasar bagi produk industri kecil. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, serta bahan gunaan yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa pemenuhan sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku industri kecil dan menengah (IKM), terutama mereka yang tengah berupaya memulihkan kegiatan usaha setelah terdampak bencana.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong berbagai program pembinaan dan fasilitasi agar industri kecil semakin tangguh menghadapi tantangan, mampu memenuhi standar produk, serta memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar domestik maupun global. (end)