KEMENDAG DORONG KEPATUHAN IMPORTIR DAN LINDUNGI PASAR DALAM NEGERI
Share via
Kategori
Ekonomi Bisnis
Terbit Pada
20 November 2026
32332853
IQPlus, (20/11) - Kementerian Perdagangan terus memperkuat pengawasan barang impor post-border melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) guna memastikan kepatuhan regulasi, melindungi konsumen dan industri dalam negeri, serta memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Post-Border Tahun 2026 dan Prioritas Pengawasan Perdagangan Berbasis Risiko di Jakarta, Senin (16/11).
Rapat digelar Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melalui Direktorat Tertib Niaga serta dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga National Single Window (LNSW). Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menegaskan secara terpisah, pengawasan post-border memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar dalam negeri.
"Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat, pengawasan memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya," ujar Moga.
Moga menambahkan, penerapan pengawasan berbasis risiko menjadi langkah penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih tepat sasaran. Hal ini sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang tertib, adil, dan memberikan kesempatan berusaha yang setara bagi seluruh pelaku usaha.
Pada Januari-Oktober 2026, tercatat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam pelaksanaan pengawasan post-border. Dari jumlah tersebut, 67.790 PIB atau 39,75 persen teridentifikasi sebagai PIB Siap Inspeksi. Selanjutnya, 28.441 PIB dilakukan pemeriksaan kesesuaian dan 733 PIB yang menjangkau 169 pelaku usaha dilaksanakan Pemeriksaan Khusus.
Sebanyak 73 pelaku usaha (43,20 persen) memenuhi ketentuan sementara 96 pelaku usaha memerlukan tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, 51 pelaku usaha masih dalam proses klarifikasi, 27 pelaku usaha dikenakan surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, dan 18 pelaku usaha diberikan surat peringatan.
Plt. Direktur Tertib Niaga Sukoco menyampaikan, hasil pengawasan tersebut menjadi dasar penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan sekaligus menyempurnakan strategi pengawasan ke depan.
"Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas. Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan," jelas Sukoco. (end)
Riset Terkait
Berita Terkait
