KEJAR OECD, PEMERINTAH PRIORITASKAN TIGA ATURAN RAMPUNG 2027

31249532

IQPlus, (9/11) - Pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada 2027 guna mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Ketiganya mencakup pengaturan penyuapan pejabat asing (foreign bribery), revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Saat ini, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat asing.

Menurut dia, pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara terkait revisi UU Persaingan Usaha, Airlangga mengatakan regulasi di Indonesia saat ini masih mengacu pada aturan lama yakni UU Nomor 5 Tahun 1999.

Menurut dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan regulasi tersebut. Pembahasannya juga menjadi bagian dari inisiatif DPR melalui Komisi VI.

Adapun mengenai perkembangan proses aksesi ke OECD, Airlanga memastikan perkembangannya berjalan sesuai target. (end/ant)