IZIN PERUBAHAN RKAB BELUM KELUAR, BAYAN RESOURCES DEKLARASIKAN FORCE MAJEURE

25729879

IQPlus, (15/9) - PT Bayan Resources Tbk menyampaikan laporan fakta material terkait kondisi Force Majeure (Keadaan Kahar) atas kewajiban pasokan batubara kepada para pelanggannya.

Langkah ini diambil lantaran persetujuan atas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 untuk tiga anak usahanya hingga kini belum kunjung diterbitkan.

Berdasarkan surat keterbukaan informasi bertanggal 14 September 2026, manajemen menjelaskan bahwa deklarasi keadaan kahar tersebut secara resmi telah disampaikan sejak 11 September 2026. Adapun tiga anak perusahaan yang terdampak langsung yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP). Ketiga entitas tersebut tidak dapat memenuhi pasokan batubara sesuai Perjanjian Penyediaan Batubara (Coal Supply Agreement).

"Ketentuan persetujuan RKAB diperlukan agar anak-anak perusahaan Perseroan dapat menjalankan kegiatan produksi batubaranya secara sah. Kondisi saat ini memengaruhi kemampuan Perseroan dan anak-anak perusahaannya untuk memenuhi kewajibannya kepada para pelanggan," ungkap Direksi PT Bayan Resources Tbk dalam keterbukaan informasi.

Manajemen meyakinkan bahwa permohonan persetujuan perubahan RKAB sebenarnya telah diajukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, belum dikeluarkannya izin tersebut berpotensi memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Langkah penyampaian force majeure ini diharapkan dapat meminimalisir risiko serta konsekuensi hukum maupun finansial yang timbul bagi emiten berkode saham BYAN beserta anak usahanya akibat ketidakmampuan memenuhi kontrak pengiriman batubara.

Surat pemberitahuan fakta material bernomor 461/BR-OJK/IX/2026 tersebut ditandatangani oleh Direktur Perseroan, Jenny Quantero dan Low Yi Ngo, serta ditbuskan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). (end)