INDONESIA PULIHKAN IZIN OPERASIONAL TIKTOK

1759735016230469

IQPlus, (6/10) - Indonesia telah memulihkan izin operasional lokal TikTok setelah membagikan data yang diminta pemerintah terkait protes nasional antara akhir Agustus dan September.

TikTok memberikan data yang diminta terkait "eskalasi lalu lintas dan aktivitas monetisasi TikTok Live" selama periode 25-30 Agustus, melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober, ujar Alexander Sabar, pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Otoritas pemerintah mencabut sementara status platform media sosial tersebut sebagai penyelenggara sistem elektronik terdaftar pada Jumat malam, setelah platform tersebut tidak menyerahkan data lengkap sesuai permintaan.

"Dengan pencabutan pembekuan ini, pengguna TikTok dapat melanjutkan aktivitas normal mereka, sementara pemerintah memastikan ruang digital tetap sehat, aman, dan transparan," menurut siaran pers resmi pemerintah, Sabtu.

Indonesia merupakan pasar utama TikTok, dengan lebih dari 100 juta pengguna. Penangguhan izin operasional lokal TikTok menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol pemerintah atas kebebasan berbicara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pejabat Indonesia, Sabar, mengatakan pemerintah membutuhkan data tersebut untuk melacak akun-akun yang terkait dengan perjudian daring yang memonetisasi fitur siaran langsung TikTok selama protes anti-pemerintah terkait kenaikan biaya hidup, hak istimewa anggota parlemen, dan kebrutalan polisi.

Pada 25 Agustus, ribuan warga berkumpul di luar gedung DPR untuk memprotes tunjangan yang diberikan kepada politisi, seperti tunjangan perumahan bulanan yang konon hampir 10 kali lipat upah minimum di kota terbesar di Indonesia, Jakarta.

Kemudian pada minggu itu, demonstrasi massa meningkat setelah seorang sopir pengiriman dilaporkan tertabrak dan tewas oleh kendaraan polisi di Jakarta.

Insiden tersebut memicu kemarahan publik dan memicu gelombang demonstrasi yang penuh kekerasan dan mematikan di seluruh negeri. Para pengunjuk rasa menargetkan rumah-rumah anggota parlemen, menggeledah properti, dan membakar gedung-gedung pemerintah, menurut laporan.

Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan TikTok belum menanggapi permintaan komentar CNBC. (end/CNBC)