HIPMI NILAI LARANGAN THRIFTING HARUS DIIKUTI KEMANDIRIAN INDUSTRI

31025879

IQPlus, (7/11) - Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai larangan impor dan "thrifting" haus disertai penguatan kemandirian industri nasional dan keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kebijakan seperti larangan impor dan 'thrifting' seharusnya tidak sekadar melindungi kelompok industri besar, tetapi diarahkan pada penguatan kemandirian industri nasional dan keberlanjutan UMKM,"ujar Anggawira dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa Hipmi mendukung langkah pemerintah menertibkan impor ilegal. Selama ini, lanjut dia, banyak barang yang masuk tanpa pajak dan tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI), yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha kecil dan industri dalam negeri.

Untuk mencegah pengaruh kelompok tertentu dalam kebijakan fiskal dan perdagangan, Hipmi mengusulkan tiga langkah konkret. Pertama, transparansi data rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Pemerintah dinilai perlu memiliki sistem keterlacakan data industri tekstil yang terbuka, mulai dari bahan baku serat, benang, kain, hingga garmen.

"Dengan data yang transparan, ruang untuk lobi tidak sehat bisa ditekan,"kata Anggawira. (end/ant)