HADAPI FRAGMENTASI EKONOMI, NEGARA ASIA-PASIFIK PERKUAT KOLABORASI PERPAJAKAN REGIONAL

20834136

IQPlus, (28/7) - Organization Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) berkolaborasi dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyelenggarakan 17th Annual Asia-Pacific Tax Forum (APTF) 2026 pada 27-28 Juli 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pertemuan akademik dan kebijakan strategis ini dihadiri sekitar 150 delegasi dari 22 negara Asia-Pasifik, Amerika Serikat, Jerman, hingga Selandia Baru untuk memperkuat kerja sama regional dan merespons dinamika perubahan ekonomi global yang semakin sulit diprediksi.

Isu geopolitik serta fragmentasi ekonomi menjadi fokus utama forum ini di tengah dampak perang berkepanjangan di Ukraina dan Timur Tengah serta meningkatnya tren proteksionisme negara maju. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dinilai memicu ketidakpastian pada perdagangan internasional, investasi, rantai pasok, harga energi, hingga ruang fiskal negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam sambutan pembukaannya, Pendiri dan Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa koordinasi regional dan kolaborasi kebijakan fiskal antarpemangku kepentingan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

Ia menekankan bahwa fungsi kebijakan perpajakan saat ini telah bertransformasi tidak hanya sebagai pengumpul penerimaan negara, tetapi juga alat penunjang daya saing, pendorong investasi, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Malaysia, YBhg. Tan Sri Johan Mahmood Merican, menyampaikan keynote speech mengenai pentingnya tata kelola kebijakan fiskal di Asia-Pasifik.

Ia menyoroti penguatan keadilan ekonomi melalui integrasi instrument perpajakan dengan filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dalam kerangka pembangunan Malaysia Madani.

INDEF turut memetakan tiga tantangan utama perpajakan di kawasan Asia-Pasifik, yakni penerapan Global Minimum Tax melalui Pillar Two yang menuntut evaluasi ulang insentif fiskal, tantangan pemajakan atas pertumbuhan pesat ekonomi digital, serta kebutuhan instrumen pajak hijau untuk mendukung transisi energi yang adil.

Penyesuaian terhadap tiga isu ini dipandang sangat vital agar kebijakan fiskal tidak menciptakan beban ekonomi baru ataupun memperlebar ketimpangan. Forum selama dua hari ini diisi oleh deretan narasumber lintas negara, seperti Ketua Komisi XI DPR-RI Misbakhun, pimpinan MATA, hingga pakar internasional dari ITIC dan penasihat pemerintah.

Melalui APTF 2026, INDEF dan MATA berharap lahir rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat kepastian hukum, mencegah persaingan pajak yang merugikan, serta membangun sistem perpajakan kawasan yang adaptif, tangguh, dan inklusif. (end)