GARDA INDONESIA DORONG DANANTARA KELOLA EKOSISTEM TRANSPORTASI DIGITAL NASIONAL

10243557

IQPlus, (13/4) - Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendorong pemerintah mempertimbangkan penugasan strategis kepada Danantara untuk mengelola dan mengintegrasikan ekosistem transportasi digital nasional. Usulan ini disampaikan seiring penantian terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online yang mengatur skema bagi hasil 90:10 antara pengemudi dan platform.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/4), mengatakan keterlibatan Danantara dipandang sebagai langkah progresif untuk memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional sekaligus menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara platform, pengemudi, dan negara. Menurutnya, sektor transportasi online saat ini telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat sekaligus menopang ekonomi jutaan pekerja informal di Indonesia.

Namun, ia menilai model bisnis transportasi digital yang berjalan saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti ketimpangan distribusi nilai, ketidakpastian perlindungan sosial bagi pengemudi, serta dominasi algoritma platform yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional.

Garda Indonesia menilai Danantara memiliki potensi menjadi orkestrator ekosistem transportasi digital melalui pendekatan kelembagaan yang kuat. Dengan peran tersebut, pengelolaan sektor transportasi online diharapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Asosiasi itu menyebut setidaknya ada empat manfaat utama jika Danantara terlibat dalam pengelolaan transportasi digital. Pertama, penguatan kendali nasional atas data dan infrastruktur digital, sehingga negara memiliki kontrol lebih baik terhadap arus data yang menjadi aset strategis ekonomi digital. Kedua, reformulasi skema kemitraan yang lebih berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Ketiga, stabilisasi ekosistem transportasi online melalui mitigasi risiko volatilitas tarif dan konflik kepentingan. Keempat, optimalisasi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, termasuk dampaknya terhadap UMKM, logistik, dan sektor informal lainnya.

Raden Igun menegaskan, momentum transformasi digital nasional harus diiringi keberanian mengambil kebijakan visioner. Menurut dia, penugasan Danantara bukan sekadar opsi teknokratis, melainkan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.

Garda Indonesia, lanjutnya, siap menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Asosiasi berharap pemerintah dapat merespons usulan tersebut dengan langkah konkret yang berpihak pada rakyat dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa. (end)