ESDM : KONVERSI KE PLTS BISA HEMAT HINGGA Rp73,9 TRILIUN PER TAHUN

13951607

IQPlus, (20/5) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut konversi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti gas dan diesel ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berpotensi menekan biaya pembangkitan listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu menjelaskan efisiensi tersebut diperoleh dari perbandingan biaya pembangkitan antara PLTS yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS) dengan pembangkit listrik tenaga gas dan diesel yang selama ini masih digunakan, terutama di sejumlah wilayah.

"Kalau program PLTS 100 gigawatt (GW) ini selesai, ini akan menggantikan PLTD yang sangat boros, baik di bagian timur maupun di Jawa-Bali juga cukup besar," kata Jisman dalam forum HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas total 100 GW dalam kurun waktu 2026-2028 sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Jisman menyebut untuk merealisasikan target tersebut, dibutuhkan investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.

Di sisi lain, pengembangan PLTS juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas.

Proyek ini diperkirakan mampu menyerap hingga 2,8 juta tenaga kerja di sektor konstruksi serta 1,5 juta hingga 3,1 juta tenaga kerja di sektor manufaktur.

Tak hanya itu, pengembangan PLTS 100 GW juga berpotensi menekan impor energi dengan nilai substitusi mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS, serta berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 26,6 miliar dolar AS.

Meski demikian, Jisman mengakui pengembangan PLTS skala besar masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi infrastruktur transmisi listrik.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembangunan jaringan transmisi supergrid mencapai 48.000 kilometer untuk memastikan distribusi listrik dari energi terbarukan dapat berjalan optimal.

Menurut dia, pengembangan supergrid menjadi kunci dalam mendukung transisi energi, khususnya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara lokasi sumber energi terbarukan dan pusat permintaan listrik.

Ia menjelaskan bahwa pusat beban listrik saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara potensi energi terbarukan justru banyak tersebar di luar Jawa.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW.

Dari jumlah tersebut, sebesar 42,6 GW atau 61 persen berasal dari energi baru terbarukan, dengan dukungan sistem penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW. (end/ant)