BP BUMN PERKUAT TATA KELOLA PELAKSANAAN PROGRAM HUNIAN RAKYAT

17338401

IQPlus, (23/6) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program hunian rakyat untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Kami tentu mendukung penuh program ini. Tinggal bagaimana kita memastikan seluruh pihak bergerak bersama, sehingga program ini bisa berjalan lebih cepat, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penguatan tata kelola program hanian rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan program prioritas dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada 22 Juni 2026, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Hadir pula dalam pertemuan itu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pertemuan tersebut, kata Dony, membahas penguatan tata kelola, pendampingan pengawasan, serta percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pelaksanaan program hunian rakyat.

Sinergi ini diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, dukungan pengawasan yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai program strategis pemerintah.

Dengan tata kelola yang baik, lanjutnya, proses perencanaan hingga pelaksanaan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan terukur.

Dony menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam pelaksanaannya.

Melalui penguatan sinergi ini, pemerintah berharap percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau dapat terus dilakukan, sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

"Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya. (end/ant)