BI : JUMLAH SERANGAN SIBER RELATIF KECIL, TAPI KEPERCAYAAN HARUS DIJAGA
Share via
Kategori
Ekonomi Bisnis
Terbit Pada
16 November 2026
31949159
IQPlus, (16/11) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menilai jumlah serangan siber pada sistem pembayaran relatif minim dibandingkan total transaksi pembayaran digital yang berhasil diproses, tetapi keamanan tetap harus terus dijaga karena berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat.
"Kita meyakini ini 'kerikil kecil' (serangan siber), tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Kecil, tapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik," kata Filianingsih dalam acara "Kick-off Geber PK 2027" di Jakarta, Senin.
Filianingsih menegaskan, pengalaman bertransaksi yang aman merupakan kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital. Kepercayaan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi dapat terkikis akibat pengalaman buruk dalam bertransaksi.
Ia mengutip pada hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing.
Studi tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital karena menggerus kepercayaan konsumen.
Filianingsih menambahkan bahwa temuan tersebut sejalan dengan penelitian di sejumlah negara berkembang lainnya yang menunjukkan bahwa penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital.
"Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen," kata dia.
Menurut Filianingsih, BI telah mewajibkan kepada penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk tidak menempatkan perlindungan konsumen hanya sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien.
"Kita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal," ujar dia.
Filianingsih menambahkan bahwa prinsip tersebut juga harus tercermin dalam tiga aspek, yakni pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran.
"Jadi bukan hanya otoritas, bukan hanya BI dan OJK yang akan menampung ini dalam ketentuan, kebijakan, dan pengawasan kami, tetapi kami juga mengharapkan partisipasi penyelenggara jasa pembayaran untuk bekerja sama," kata dia.
Dalam memperkuat kebijakan perlindungan konsumen, BI secara berkala setiap tiga tahun melaksanakan Survei Nasional Perlindungan Konsumen di seluruh provinsi untuk mengukur Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP).
Survei tersebut mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, hingga setelah menggunakan layanan sistem pembayaran. (end/ant)
Riset Terkait
Berita Terkait
