ASOSIASI : MARKET UMKM TERTEKAN DENGAN BARANG IMPOR
Share via
Kategori
Ekonomi Bisnis
Terbit Pada
22 June 2026
17242911
IQPlus, (22/6) - Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny menyatakan, market dari pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertekan dengan barang impor sehingga mereka lebih menghindari pembiayaan perbankan.
"Kenapa UMKM mengambil pembiayaan bank, karena memang marketnya itu berkurang," kata Hermawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, market pelaku UMKM saat ini harus bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri milik UMKM.
Untuk itu, para pelaku UMKM lanjut Hermawati lebih memilih menggunakan dana pribadi dibandingkan dari perbankan, mengingat ketika menggunakan pembiayaan dari eksternal akan memiliki risiko cukup tinggi ketika gagal bayar.
Ia menjelaskan, barang impor yang bersaing dengan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi tantangan terbesar bagi industri kecil.
"Laju produk impor yang masuk ke Indonesia terus bertambah besar selama ini. Tidak ada pencegahan atau rem barang-barang impor yang memang UMKM memproduksi," ujarnya.
Hermawati berharap negara dapat membantu agar produk UMKM tidak bersaing dengan produk impor yang memang biaya produksi jauh lebih murah.
Ia mengatakan, untuk negara lain produk UMKM-nya dilindungi, di mana ketika ada produk dalam negeri maka produk impor akan dibanderol dengan harga lebih mahal, selain itu ketika ada produk lokal negara juga tidak mengizinkan impor barang serupa.
"Kalau di luar negeri itu produk impor yang masuk harganya lebih mahal daripada produk lokal," katanya.
Selain itu banyak kendala yang dihadapi pelaku UMKM ketika ingin mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan kepada perbankan.
Ia mencontohkan, saat ini di perbankan terdapat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak ada agunan ketika pengajuan, akan tetapi ketika di lapangan pengajuan KUR masih menggunakan agunan dan itu hambatan lainnya.
"Selain itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga cukup tinggi dan ini menjadi salah satu pemicu lainnya," ucapnya. (end/ant)
Riset Terkait
Berita Terkait
