AS-TIONGKOK MULAI TERAPKAN TARIF PELABUHAN.

1760402826937677

IQPlus, (14/10) - Amerika Serikat dan Tiongkok pada hari Selasa akan mulai mengenakan biaya pelabuhan kepada perusahaan pelayaran laut yang mengangkut berbagai barang, mulai dari mainan liburan hingga minyak mentah, menjadikan laut lepas sebagai garda terdepan dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Awal tahun ini, pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok guna melonggarkan cengkeraman negara tersebut pada industri maritim global dan memperkuat industri pembuatan kapal AS. Sebuah investigasi selama pemerintahan mantan Presiden Joe Biden menyimpulkan bahwa Tiongkok menggunakan kebijakan dan praktik yang tidak adil untuk mendominasi sektor maritim, logistik, dan pembuatan kapal global, yang membuka jalan bagi sanksi-sanksi tersebut.

AS dijadwalkan mulai memungut biaya tersebut pada 14 Oktober. Para analis memperkirakan perusahaan pelayaran kontainer milik Tiongkok, COSCO (601919.SS), akan paling terdampak, menanggung hampir setengah dari perkiraan biaya segmen tersebut sebesar $3,2 miliar dari biaya tersebut pada tahun 2026.

Tiongkok membalas pekan lalu dengan mengatakan akan mengenakan biaya pelabuhannya sendiri pada kapal-kapal yang terhubung dengan AS, juga mulai Selasa. Analis Jefferies, Omar Nokta, mencatat bahwa 13% kapal tanker minyak mentah dan 11% kapal kontainer dalam armada global akan terdampak.

"Simetri balas dendam ini mengunci kedua negara dalam spiral perpajakan maritim yang berisiko mendistorsi arus barang global," ujar Xclusiv Shipbrokers Inc yang berbasis di Athena dalam sebuah catatan riset.

Sebagai balasan atas pembatasan ekspor mineral penting oleh Tiongkok, Trump pada hari Jumat mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% atas barang-barang dari Tiongkok dan menerapkan kontrol ekspor baru pada "semua perangkat lunak penting" paling lambat 1 November.

Beberapa jam kemudian, para pejabat pemerintah memperingatkan bahwa negara-negara yang mendukung rencana Organisasi Maritim Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dari pelayaran laut minggu ini dapat menghadapi sanksi, larangan pelabuhan, atau biaya kapal yang bersifat menghukum. Tiongkok secara terbuka telah mendukung rencana IMO tersebut.

"Persenjataan kebijakan perdagangan dan lingkungan menandakan bahwa pelayaran telah bergeser dari peran netral sebagai penghubung perdagangan global menjadi instrumen langsung kenegaraan," kata Xclusiv. (end/Reuters)