APINDO MINTA RUU KETENAGAKERJAAN BERORIENTASI CIPTAKAN LAPANGAN KERJA

27433934

IQPlus, (2/10) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta agar pembahasan RUU pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya memperkuat bagi pekerja, tetapi juga mampu menjawab tantangan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, investasi, dan keberlanjutan usaha.

"Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak, sementara pencari kerja membutuhkan kesempatan. Untuk memenuhi keduanya, perusahaan harus mampu bertahan, berinvestasi, dan merekrut. Karena itu, setiap pengaturan baru perlu memperkuat pelindungan sekaligus menjaga kemampuan dunia usaha menciptakan pekerjaan," kata ketua umum DPP APINDO Jakarta, Solihin dalam keterangan di Tangerang, Jumat.

Ia mengatakan pembaruan regulasi ketenagakerjaan merupakan momentum untuk membangun sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Menurutnya, regulasi baru perlu memberikan kepastian hak bagi pekerja sekaligus ruang bagi perusahaan untuk beradaptasi, berinvestasi, dan menciptakan pekerjaan.

Menurut Solihin, tantangan ketenagakerjaan saat ini telah berubah signifikan. Perubahan geopolitik dan rantai pasok global, perkembangan teknologi, transisi ekonomi hijau, perubahan iklim, serta persaingan investasi menuntut dunia usaha dan pekerja untuk semakin adaptif.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi masuknya jutaan angkatan kerja baru setiap tahun, tingginya pengangguran usia muda, besarnya sektor informal, kesenjangan kompetensi, serta dinamika pemutusan hubungan kerja.

Karena itu, ia menilai setiap penambahan kewajiban, pembatasan hubungan kerja, maupun perluasan sanksi perlu dikaji secara menyeluruh terhadap dampaknya bagi keberlangsungan usaha dan penciptaan pekerjaan. Pengaturan juga perlu mempertimbangkan karakter sektor, skala usaha, pola produksi, kebutuhan tenaga kerja, produktivitas, dan kemampuan pembiayaan.

"Jangan sampai regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat pelindungan justru mempersempit ruang penciptaan pekerjaan. Reformasi ketenagakerjaan harus mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus realitas dunia usaha," tegas Solihin. (end/ant)