BCA Sekuritas
langid
Berita Harian

ADES PASTIKAN OPERASIONAL NORMAL DI TENGAH PERMOHONAN PKPU

Terbit Pada

19 November 2026

Saham Terkait

Terakhir diperbarui: 03-08-2026, 04:21:pm

32234679

IQPlus, (19/11) - Emiten produsen air minum dalam kemasan, PT Akasha Wira International Tbk (ADES), menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kontraktor proyek pabriknya, PT Megaland Infra Perkasa. Nilai tagihan yang dipersengketakan dalam permohonan tersebut mencapai Rp 3.631.948.975,22.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan pada Rabu (18/11/2026), permohonan PKPU ini terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 340/Pdt. Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst. Perseroan menerima relaas panggilan sidang secara resmi pada Senin (16/11/2026) untuk menghadiri sidang perdana pada Rabu (18/11/2026) pukul 10.00 WIB.

Presiden Direktur PT Akasha Wira International Tbk, Fany Soegiarto, menjelaskan bahwa permohonan ini berawal dari kerja sama konstruksi pabrik milik perseroan di Cibinong, Jawa Barat, yang dimulai pada pertengahan 2025. Selama pelaksanaan konstruksi hingga Maret 2026, perseroan menyatakan telah memenuhi kewajiban pembayaran termin secara bertahap sesuai progres pekerjaan yang terverifikasi.

Permasalahan mulai muncul pada April hingga Mei 2026 ketika perseroan menghentikan sementara pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan mutu dan audit komprehensif. Dari hasil peninjauan tersebut, perseroan menemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan serta perbedaan perhitungan nilai tagihan akhir.

Perseroan menyebut masih terdapat perbedaan pemahaman serta proses rekonsiliasi yang berlangsung terkait verifikasi berita acara serah terima pekerjaan (BAST), pemenuhan spesifikasi teknis, dan perhitungan kewajiban kontraktual. Akibat hal itu, tagihan (invoice) sebesar Rp 3.631.948.975,22 belum dibayarkan sepenuhnya hingga jatuh tempo dan dinilai perseroan sebagai klaim sepihak yang masih dievaluasi.

Sebelum permohonan PKPU didaftarkan pada November 2026, sengketa ini juga sempat berjalan dalam ranah perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 928/Pdt.G/2026/PN.Jak.Sel yang sidang pertamanya dijadwalkan pada 26 November 2026. Selain itu, pihak pemohon sempat melayangkan surat somasi pada September 2026 yang ditanggapi perseroan dengan mengedepankan evaluasi komersial dan penyelesaian kontraktual.

Manajemen menegaskan bahwa permohonan PKPU tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional sehari-hari, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. Seluruh aktivitas produksi, distribusi, serta pemenuhan komitmen kepada pelanggan dan mitra usaha tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.

Sebagai langkah penyelesaian, perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk membela kepentingan hukumnya di pengadilan, melakukan verifikasi dan rekonsiliasi menyeluruh atas dokumen kontrak serta dasar perhitungan tagihan, dan membuka ruang negosiasi konstruktif dengan PT Megaland Infra Perkasa demi mencapai penyelesaian damai sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga menyatakan akan terus memantau proses hukum ini dan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta masyarakat. (end)