PEMERINTAH KEJAR PERTUMBUHAN LEWAT STRATEGI "PRO GROWTH-PRO WELFARE"

16048816

IQPlus, (10/6) - Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 melalui strategi pro pertumbuhan dan pro kesejahteraan atau "pro growth-pro welfare."

"Melalui strategi pro growth-pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dengan strategi itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari trajektori menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Investasi pun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen untuk mendukung target tersebut, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan mengatasi hambatan investasi (debottlenecking) untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga.

Secara paralel, pemerintah akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang bijak guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Purbaya menjelaskan optimisme itu didukung oleh resiliensi perekonomian nasional yang telah ditunjukkan pada triwulan I-2026, yang mencetak pertumbuhan sebesar 5,61 persen (year-on-year/yoy), inflasi 3,08 persen, suprlus neraca perdagangan yang berlanjut, serta cadangan devisa 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor.

Memasuki triwulan II, Purbaya menyebut aktivitas ekonomi domestik juga menunjukkan tren perbaikan.

Optimisme konsumen tetap terjaga, aktivitas belanja masyarakat meningkat, dan sejumlah indikator ekonomi seperti penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, konsumsi semen, serta aktivitas manufaktur menunjukkan perkembangan yang positif.

Pemerintah pun terus menjaga kebijakan fiskal agar responsif dan antisipatif di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan.

"APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas," ujar Purbaya. (end/ant)