PASOKAN CPO DISOROT, DPR INGATKAN DAYA SAING INDUSTRI

26750009

IQPlus, (25/9) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah memastikan ketersediaan minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku untuk mendukung produktivitas dan daya saing industri nasional.

Novita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kebutuhan bahan baku industri perlu didukung kepastian pasokan serta skema pengadaan yang efisien agar peningkatan biaya operasional tidak menekan daya saing.

"Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Novita setelah melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (23/9).

Dalam kunjungan tersebut, Novita mempertanyakan sejauh mana kebutuhan CPO industri dapat dipenuhi dari perkebunan dalam negeri serta peluang memperkuat kerja sama dengan berbagai sumber perkebunan untuk menjamin kontinuitas pasokan.

Selain pasokan bahan baku, dia menyoroti biaya operasional industri yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah agar produk nasional tetap mampu bersaing.

Novita juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi pencemaran dari aktivitas industri. Menurut dia, ekspansi industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

"Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran," katanya.

Dia meminta pemerintah memastikan berbagai program yang mendukung perekonomian daerah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Novita, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap aktivitas ekonomi dan penguatan industri lokal.

Dalam kebijakan ekspor, Novita meminta Kementerian Perindustrian memberikan penjelasan mengenai potensi ekspor, volume produk yang dapat diserap pasar internasional, serta arah kebijakan pemerintah.

Menurut dia, gambaran tersebut diperlukan agar kebijakan ekspor dapat dilihat dari perspektif kepentingan nasional, daya saing industri, dan peluang perluasan pasar global. (end/ant)