BCA Sekuritas
langen
Daily News

KONSOLIDASI GRUP TOWR: PROTELINDO RESMI TERIMA PENGGABUNGAN KIN DAN DNT EFEKTIF 2027

Published On

17 November 2026

Related Stocks

Latest update: 03-11-2026, 04:06:pm

32041620

IQPlus, (17/11) - PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) bersama dua afiliasinya, yakni PT Komet Infra Nusantara (KIN) dan PT Darmanusa Tritunggal (DNT), resmi mengumumkan rencana aksi korporasi berupa penggabungan usaha (merger).

Seluruh kegiatan usaha konstruksi sentral telekomunikasi, aset, pasiva, hingga karyawan dari KIN dan DNT nantinya akan beralih secara hukum ke dalam Protelindo tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu.

Rancangan penggabungan ini disusun bersama oleh direksi masing-masing perusahaan dan telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris pada 13 November 2026.

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang grup PT Sarana Menara Nusantara Tbk (SMN atau IDX:TOWR) selaku induk usaha untuk melakukan penyederhanaan struktur korporasi demi pengelolaan aset yang lebih efisien.

Manajemen menilai penggabungan ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja usaha grup SMN, di antaranya melalui integrasi pengelolaan aset, optimalisasi sumber daya, peningkatan daya saing, serta efisiensi operasional dan administratif.

Berdasarkan rencana, penandatanganan keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dijadwalkan berlangsung pada 28 Desember 2026, dengan tanggal efektif penggabungan yang disepakati mulai 1 Januari 2027.

Dari sisi akuntansi, transaksi ini akan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interests) sehingga Protelindo tidak perlu melakukan penilaian ulang (revaluation) atas nilai wajar aset, serta terhindar dari kewajiban uji penurunan nilai (impairment test) goodwill yang berpotensi menimbulkan volatilitas laba rugi.

Meskipun demikian, manajemen turut memetakan sejumlah tantangan, seperti proses integrasi sistem akuntansi (cut-off integration), eliminasi saldo akun antar-perusahaan (intercompany balances), serta mitigasi risiko hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penggabungan ini juga memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait transaksi afiliasi serta pemenuhan persyaratan perpajakan, termasuk permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak.(end)