INDONESIA DORONG PENGUATAN FASILITASI PERDAGANGAN BAGI UMKM DI KAWASAN APEC

31054732

IQPlus, (7/11) - Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong penguatan fasilitasiUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik perempuan agar makin berdaya dan berperan aktif dalam rantai nilai regional dan global.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan perlu merumuskan rekomendasi kebijakan fasilitasi perdagangan yang inklusif. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan lokakarya internasional bertajuk "Workshop on Best Practices on Trade Facilitation for MSMEs, Including Women-Owned MSMEs: Shaping Better Opportunity in the Regional and Global Value Chains" di Jakarta pada Kamis (6/11). Kegiatan digelar selama dua hari dan merupakan hasil pemanfaatan kerja sama padaforum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).

"Lokakarya internasional yang dimulai hari ini merupakan forum strategis antar-Ekonomi APEC untuk berbagi praktik terbaik dan merumuskan rekomendasi kebijakan fasilitasi perdagangan inklusif bagi UMKM, termasuk UMKM milik perempuan. Hal ini bertujuan agar UMKM makin berdaya dan berperan aktif dalam rantai nilai regional dan global," jelas Wamendag Roro.

Wamendag Roro menjelaskan, lebih dari 97 persen pelaku usaha di kawasan Asia Pasifik merupakan pelaku UMKM. Kontribusi mereka mencapai 40-60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 60-80 persen lapangan kerja. Hal ini menjadikan pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian di kawasan Asia-Pasifik. Melaluikerja sama dalam forum APEC, para anggota Ekonomi duduk bersama untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis guna menjawab tantangan perdagangan global bagi UMKM.

Hal ini bertujuan agar UMKM makin produktif dan berdaya saing.Menurut Wamendag Roro, tantangan utama yang dihadapi UMKM, termasuk UMKM milik perempuan, mencakup keterbatasan akses pembiayaan, fasilitasi perdagangan, keterampilan digital, serta hambatan teknis perdagangan yang dapat memperlambat pertumbuhan dan kinerja UMKM secara keseluruhan. Untuk itu, lokakarya ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, organisasi internasional, akademisi, dan masyarakat guna merumuskan rekomendasi nyata di sektor fasilitasi perdagangan bagi para pelaku UMKM.

"Salah satu contoh program unggulan yang dimiliki Kementerian Perdagangan untuk fasilitasi perdagangan UMKM yaitu melalui Program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Program ini memberikan fasilitasi di berbagai tahapan bisnis bagi para pelaku UMKM, mulai dari pendaftaran usaha melalui situs InaExport, kurasi produk, presentasi bisnis (pitching), hingga penjajakan bisnis (business matching) dengan calon buyerdari berbagai negara,"ujar Wamendag. (end)